MASALAH PERKOTAAN (1) – Histeria Mobil Murah

Beberapa waktu belakangan ini kita semua mendengar tentang sudah pastinya pemasaran mobil murah, yang harganya di kisaran 70-120jt. Awalnya saya sendiri cukup bersemangat mendengarnya, karena berarti saya juga punya kesempatan untuk membeli mobil baru (karena selama ini mobil yang saya miliki adalah mobil keluaran tahun 1994). Selain itu saya juga berpikir bahwa masuknya mobil murah akan disambut sangat positif, karena berarti banyak kalangan menengah yang akan mulai merasakan naik mobil baru, dan tidak perlu lagi berkonvoi motor jika pergi sekeluarga bersama-sama.

Memang kemunculan mobil murah ini cukup terdengar fantastis, dan banyak hal menyenangkan yang ditawarkan dari segi pemasarannya. Tapi setelah saya salami lebih dalam lagi, ternyata nantinya akan banyak masalah yang muncul, mengekor dari releasenya mobil tersebut. Masalah-masalah tersebut akan lebih terasa di wilayah kota-kota besar.

Masalah pertama yang akan muncul jelas adalah kemacetan. Jangankan di Jakarta yang sudah padat seperti itu, saya saja yang tinggal di Jogja merasakan dampak atas semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, walaupun di Jogja pertumbuhan terbesar ada di kendaraan pribadi roda dua. Tiga belas tahun yang lalu (tahun 2000), ketika saya masih awal-awal kuliah, jumlah kendaraan pribadi belumlah sebanyak saat ini. Saat itu kalangan mahasiswa dan pelajar lebih banyak memilih menggunakan moda angkutan umum. Terlebih untuk moda bus kota di Yogyakarta untuk mahasiswa dan pelajar ada harga special, sehingga tidak terasa berat di kantong.

Waktu itu jalanan Jogja, yang lebarnya tidak sebesar jalan-jalan tol di Jakarta maupun jalan raya di Surabaya, masih terasa lengang dan nyaman untuk dilewati karena masih sedikitnya pengguna jalan yang melintas dengan kendaraan pribadi. Tahun berganti tahun, ketika banyak orang mulai berpikir bahwa mereka membutuhkan kecepatan, dibarengi dengan banyaknya promo kredit kendaraan pribadi, jumlah  kendaraan pribadi pun mulai meningkat, dan jalanan mulai terasa penuh dan sesak. Terlebih akhir-akhir ini, di Kota Jogja, yang dulu benar-benar Berhati Nyaman sekarang jika pagi, tengah hari, dan sore hari akan menghasilkan banyak titik macet. Hal tersebut sebetulnya cukup membuat gerah, apalagi banyak diantara kendaraan tersebut bukan kendaraan plat AB.

Tingkat kemacetan di Jogja ini semakin lama semakin bertambah, mengingat setiap tahun penduduk Jogja juga semakin bertambah (saat ini kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta hampir sama dengan kepadatan penduduk di DKI Jakarta), sehingga setiap tahun jumlah kepadatan kendaraan pribadi pun semakin bertambah, dan tak ayal lagi Yogyakarta pun akan semakin gerah. Saya sendiri tak bisa membayangkan jika mobil murah mulai merambah kota yang katanya Berhati Nyaman ini. Saya pun yakin bahwa pembeli mobil (yang katanya) murah dan (katanya) diperuntukkan bagi masyarakat menengah ini (karena sudah dipublish bahwa harga murahnya terkait dengan subsidi mobil murah dari pemerintah) nantinya sebagian besar akan dimiliki oleh kaum diatas kapasitas menengah. Sehingga kemunculannya dan subsidi yang diberikan pemerintah jelas tidak akan tepat sasaran (sepertinya jarang subsidi dari pemerintah yang tepat sasaran) dan memunculkan masalah yang cukup signifikan dalam hal kepadatan jalan, yang hingga saat ini tidak memiliki solusi yang mampu mengurainya dengan efektif dan efisien. Dan jika yang saya ramalkan tadi benar, bahwa penggunaan mobil murah tidak akan tepat sasaran, terjadi maka masalah kedua yang muncul adalah kesenjangan sosial yang semakin tinggi karena semakin berjubelnya mobil berlalu lalang di jalanan kota-kota besar sementara di sisi lain banyak keluarga kelas menengah yang masih berjuang membayar kontrakan rumah.

Masalah ketiga adalah ketika mobil ini nanti mulai merambat di jalanan, sekalipun (katanya) didesain untuk menggunakan pertamax dan bisa rusak dalam dua tahun jika menggunakan premium, saya yakin bahwa nantinya pengguna mobil ini tetap akan ngotot mengisi kendaraannya dengan menggunakan bahan bakar premium alih-alih menggunakan pertamax yang menurut ukuran dompet mereka (yang seharusnya masuk dalam kategori “mampu”) cenderung mahal. Saya sangat yakin akan hal ini, karena saya sendiri sering melihat orang-orang dengan mobil-mobil mahal (seharusnya lebih mampu daripada pengguna mobil murah besok) dengan harga 250juta ke atas mengisi tangki mobilnya dengan bahan bakar premium. Padahal (katanya) premium hanya diperuntukkan bagi golongan tidak mampu. Memang secara langsung hal ini tidak akan menjadi masalah. Tapi dengan munculnya fenomena tersebut, kebutuhan akan bahan bakar bersubsidi akan semakin melonjak. Ujung-ujungnya, dengan alasan seperti yang sudah-sudah, “untuk menekan pengeluaran Negara atas bahan bakar bersubsidi”, maka pemerintah akan menaikkan lagi harga bahan bakar minyak kelas premium. Yang nantinya akan diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok (yang paling dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah), dan naiknya harga berbagai bahan baku, seperti harga bahan bangunan. Yang berekor pada harga properti yang kian naik, sehingga untuk masyarakat kelas menengah yang masih berjuang untuk kontrak rumah semakin susah untuk membeli rumah sendiri untuk keluarganya. Sementara untuk kalangan atas (yang saya ramalkan sebagai pengguna mobil murah terbesar) kenaikan BBM tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga ujung-unjungnya, sekali lagi kembali pada permasalahan ketiga, kesenjangan sosial semakin tajam.

Saya sendiri belum tahu dan belum mencari tahu apakah pemerintah sudah menyiapkan solusi untuk berbagai masalah, yang saya piker akan muncul paska kemunculan mobil murah tersebut. Tapi kalau boleh usul, mengenai penggunaan bahan bakar non subsidi tersebut, ada satu cara yang menurut saya akan cukup efisien untuk mengantisipasinya, yaitu mengaktifkan pers public untuk memantaunya. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Munculkan regulasi yang mengharuskan seri mobil, yang biasanya tertempel di belakang mobil, untuk mobil murah juga harus tertempel di sisi depan mobil, sehingga pegawai pompa bensin bisa langsung mengenalinya.
2. Masukkan mobil murah tersebut dalam daftar “mobil yang tidak boleh menggunakan bahan bakar subsidi” dan pasang daftar tersebut di setiap pom bensin.
3. Aktifkan public pers untuk ikut memntau jika terjadi pelanggaran. Dan beri reward bagi yang bisa memberikan bukti pelanggaran. Dan beri punishment berupa denda yang cukup besar bagi pelanggar yang terbukti (berdasarkan nomor polisi yang terlapor).

Untuk langkah punishment dan reward sendiri adalah sebagai berikut. Dalam pembelian mobil murah akan selallu disertai surat pernyataan bahwa pembeli sanggup tidak menggunakan BBM bersubsidi, dan surat perjanjian akan dikembalikan kepada pihak pemerintah yang memberikan subsidi mobil murah. Jika ada pelanggaran yang dilakukan dengan bukti foto atau video, maka pihak pemerintah (entah DLLAJ atau dinas perindustrian atau entah dinas apa) bekerja sama dengan polisi untuk memproses nomor polisi terlapor tersebut dan memanggilnya untuk mendapat surat denda yang cukup besar (entah 2jt atau 5jt) dimana nantinya 75% dari denda yang dikenakan tersebut akan diberikan kepada pihak pelapor. Saya yakin nantinya masyarakat akan beramai-ramai menjadi “polisi” untuk mengawasi penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

Ini pendapat saya. Bagaimana pendapat anda?